baitul maal

Baitul Maal (  بيت المال  )  berasal dari Bahasa Arab bait yang berarti “rumah”, dan al-mal yang berarti “harta”. baitul maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.

 

 

SEJARAH BAITUL MAAL

 

Baitul Maal Zaman Rasulullah  (1-11 H/622-632 M)

Baitul Maal dalam istilah sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah ﷺ,  yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar.

Pada masa Rasulullah ﷺ ini  baitul maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran.

Saat itu baitul maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak, dan hampir selalu habis dibagikan dan dibelanjakan untuk urusan kaum muslimin.

Rasulullah ﷺ senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) segera setelah usainya peperangan.

Rasulullah ﷺ merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu.

 

Baitul Maal Zaman Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

Pada tahun pertama kekhilafahan Abu Bakar  keadaan baitul maal masih sama dengan saat Rasulullah ﷺ hidup.

Jika datang harta dari wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Untuk urusan ini, beliau mewakilkan kapada Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Pada saat Abu Bakar dibai’at sebagai Khalifah, Abu Ubaidah berkata kepada Abu Bakar “Saya akan membantumu dalam urusan pengelolaan harta umat.”

 

Baitul Maal Zaman Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M)

Selama masa pemerintahannya, Umar bin Khaththab tetap memelihara baitul maal secara hati-hati. Menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.

Dalam salah satu pidatonya, Umar berkata, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini, melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin”

Dalam beberapa sumber, dikisahkan bahwa sepulangnya dari menaklukkan Bahrain, Abu Hurairah RA menghadap Khalifah Umar dengan membawa uang 500 ribu dirham — jumlah yang sangat besar pada masa itu —  sebagai hasil rampasan perang. Sejak saat itu, Umar membentuk lembaga keuangan khusus atau yang lebih dikenal dengan istilah Baitul Maal.

Pada tahap awal, keberadaan Baitul Maal difungsikan sebagai tempat untuk menghimpun kelebihan dari hasil rampasan perang serta pemasukan dari pembayaran jizyah dan kharaj. Dari dana yang terkumpul di Baitul Maal ini, Khalifah Umar mulai menerapkan sistem pemberian tunjangan kepada orang-orang Arab pedalaman yang selama ini menjadi tentara pasukan Islam.

Pemberian tunjangan ini dimaksudkan agar para tentara tersebut dapat mengkhususkan diri dalam berjihad di jalan Allah, mereka bebas sepenuhnya melaksanakan tugas dakwah. Tujuan lainnya agar tentara Muslim ini senantiasa siap melaksanakan tugas dalam menegakkan agama Islam dan siap melawan tentara Persia, Romawi, dan lainnya.

Bersamaan dengan diberlakukannya sistem ini, Umar mulai menerapkan pelarangan pembagian tanah kepada tentara di daerah yang sudah diduduki supaya mereka tidak mementingkan mengolah tanah daripada berjihad.

Tidak hanya tunjangan bagi orang-orang dari kalangan militer, baitul maal ini juga mengurusi tunjangan untuk masyarakat sipil. Dalam beberapa sumber, lembaga tersebut digambarkan layaknya sebuah kantor registrasi yang mencatat dan menghitung orang-orang dari kalangan militer dan sipil yang harus mendapat tunjangan.

Tunjangan ini digunakan oleh masyarakat, antara lain untuk kegiatan perniagaan, pertanian, ataupun pengembalaan hewan ternak. Sebagian besar mereka menerima tunjangan itu dan mengembangkannya dalam perdagangan. Karena itu, mereka yang mendapat tunjangan cepat sekali memperoleh kekayaan, yang dapat dihitung sampai ribuan dengan kelebihan berlipat ganda.

Sistem lembaga keuangan yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini diteruskan oleh kekhalifahan Islam yang berkuasa sesudah Umar. Di masa kekhalifahan Islam, dana baitul maal tersebut juga banyak dipergunakan untuk memerdekakan budak. Sehingga, baitul maal ini memiliki peran besar dalam menghapus sistem perbudakan di wilayah kekuasaan Islam.

Rasulullah  ﷺ selalu membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah selesai peperangan. Harta umat dikelola oleh negara dan pengelolanya dihalalkan mengambil sebagian harta tersebut (hak amil sebanyak-banyaknya 12,5% atau 1/8 bagian). Pengelolaan baitul maal model ini, terus berlangsung hingga masa kekhalifahan Ali bn Abi Thalib (35-40 H/656-661 H).

 

Baitul Maal Zaman setelah Ali bin Abi Thalib

Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi baitul maal berubah. Jika pada masa sebelumnya baitul maal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan Bani Umayyah baitul maal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.

Keadaan tersebut berlangsung sampai datangnya khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720 M). Umar berupaya untuk membersihkan baitul maal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para amir (setingkat gubernur) agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.

Kebijakan baru ini dimulai dari diri Umar sendiri yang mengembalikan harta milik pribadinya. Di antara harta itu, terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara. Namun, pada masa khalifah ke-4 Bani Umayah (684-685 M), harta tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskannya kepada keturunannya.

Pada masa Umayyah, khususnya Umar bin Abdul Aziz ini, fungsi baitul maal terus meluas. Tidak hanya sekadar menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, baitul maal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai.

Di era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan Al-Hikmah, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat masih gelap gulita.

Meski Khilafah Islamiyah hancur pada era imperialisme Barat, praktik lembaga keuangan Islam, seperti baitul maal, masih diteruskan umat Islam dalam kelompok-kelompok kecil, misalnya di masjid dan lembaga umat lainnya. Bahkan, pada pertengahan abad 19, praktik lembaga keuangan yang serupa baitul maal dikembangkan dalam skala yang lebih besar dan luas cakupannya, yakni berupa lembaga perbankan syariah.

 

dikutip dari berbagai sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website

%d bloggers like this: